Lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Anda robek, terendam air, atau tulisannya memudar padahal sangat di butuhkan untuk pemberkasan dokumen? Jangan panik. Dokumen SKCK yang rusak fisik tetap bisa di perbarui atau di terbitkan kembali tanpa harus membuat dari nol. Simak panduan lengkap syarat, alur, dan cara mengurus SKCK rusak secara resmi berikut ini.
Syarat Berkas Pengurusan SKCK Rusak
Pihak kepolisian memerlukan bukti verifikasi bahwa SKCK Anda benar-benar rusak dan pernah diterbitkan secara legal. Oleh karena itu, Siapkan berkas-berkas wajib berikut sebelum mendatangi kantor polisi:
- Fisik SKCK Asli yang Rusak: Bawa sisa lembaran dokumen (meski robek, basah, atau ternoda) sebagai bukti autentik.
- Fotokopi KTP: 1 lembar (atau KTP elektronik aktif).
- Kemudian, Fotokopi Kartu Keluarga (KK): 1 lembar.
- Fotokopi Akta Kelahiran / Ijazah Terakhir: 1 lembar.
- Pasfoto Terbaru: 4–6 lembar ukuran 4×6 dengan latar belakang merah, pakaian sopan berkerah, dan tampak wajah jelas.
- Rumus Sidik Jari: (Jika masih menyimpan kartu rumus sidik jari lama, sertakan untuk mempercepat proses).
Prosedur Mengurus SKCK Rusak Langkah Demi Langkah
Oleh karena itu Proses penggantian SKCK rusak tergolong lebih cepat di banding pembuatan baru karena data diri Anda sudah tersimpan di database intelkam:
- Kunjungi Satuan Intelkam: Datangi kantor kepolisian (Polsek/Polres/Polda) tempat Anda menerbitkan SKCK sebelumnya.
- Serahkan Berkas ke Loket SKCK: Informasikan kepada petugas bahwa dokumen SKCK Anda mengalami kerusakan fisik dan minta formulir perpanjangan/penerbitan ulang.
- Selanjutnya, Pemeriksaan Fisik Dokumen: Petugas akan mencocokkan sisa lembar SKCK rusak dengan database penomoran arsip Polri.
- Pembayaran Biaya PNBP: Lakukan pembayaran penerbitan SKCK sebesar Rp30.000 secara tunai atau melalui metode pendaftaran online (Super Apps Polri) jika berlaku.
- Pencetakan & Legalitas: Lembar SKCK baru akan di cetak. Jangan lupa meminta legalisir (fotokopi yang di stempel basah) secukupnya.
Estimasi Biaya & Waktu Proses
| Komponen | Rincian Ketentuan |
|---|---|
| Biaya Resmi PNBP | Rp30.000 (Sesuai PP No. 76 Tahun 2020) |
| Biaya Legalisir | Gratis (pada penerbitan pertama) |
| Estimasi Waktu | 15 – 30 Menit (Jika antrean normal & data sesuai) |
| Masa Berlaku Dokumen | 6 Bulan sejak tanggal dicetak ulang |
Solusi Bebas Ribet Urus SKCK Rusak via Jangkar Groups
Terhalang jarak domisili? Tidak ada waktu mengantre di kantor polisi? Atau butuh SKCK terjemahan tersumpah dan legalisasi Apostille untuk kebutuhan luar negeri? Jangkar Groups siap menjadi mitra terpercaya Anda.
- ✅ Pendampingan & Pengurusan Resmi: Kami bantu pengurusan dari awal hingga dokumen selesai.
- ✅ Tanpa Perlu Pulang Kampung: Bagi Anda yang di luar kota atau luar negeri, tim kami dapat mengurus perwakilan secara legal.
- ✅ Layanan Terintegrasi: Menyediakan jasa penerjemah tersumpah, legalisir Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri, hingga Kedutaan.
- ✅ Amanah & Transparan: Pembayaran sistematis dan status pengurusan selalu diperbarui.
Tanya Jawab (FAQ)
1. Bagaimana jika SKCK hancur total dan nomornya tidak bisa terbaca?
Petugas akan mengecek data Anda di database sistem berdasarkan NIK KTP. Namun, ada baiknya Anda membawa fotokopi SKCK lama jika pernah memfoto/mencetaknya untuk mempercepat pencarian arsip.
2. Bisakah mengurus SKCK rusak di Polres yang berbeda dari lokasi awal?
Secara umum, pencetakan ulang dokumen rusak harus dilakukan di instansi kepolisian penerbit awal (Polsek/Polres/Polda sesuai peruntukan). Jika beda domisili, Anda bisa memanfaatkan jasa konsultan pengurusan seperti Jangkar Groups.
3. Apakah mengurus SKCK perlu rekam sidik jari ulang?
Tidak perlu rekam ulang selama data sidik jari Anda sudah terdaftar di Polres penerbit atau Anda membawa Kartu Sidik Jari lama.
4. Apakah syarat foto SKCK rusak bisa menggunakan latar belakang warna selain merah?
Sesuai regulasi standar Mabes Polri, seluruh pasfoto untuk dokumen SKCK wajib menggunakan latar belakang berwarna merah.
5. Berapa biaya tambahan jika mengurus SKCK rusak yang sudah kedaluwarsa?
Maka, Biaya resmi PNBP tetap Rp30.000. Tidak ada denda administratif, hanya saja perlakuannya diproses sebagai perpanjangan masa berlaku.